ARTHA-NEWS: Hasil penelusuran untuk Samosir

Menampilkan postingan yang diurutkan menurut tanggal untuk kueri Samosir. Urutkan menurut relevansi Tampilkan semua postingan

Pemkab Samosir dan DPRD Sepakati Perubahan KUA-PPAS APBD 2026, Pagu Anggaran Capai Rp838 Miliar

SAMOSIR – ARTHA-NEWS.COM — Pemerintah Kabupaten Samosir bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Samosir resmi menyepakati Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Nota kesepakatan tersebut ditandatangani langsung oleh Bupati Samosir, Vandiko T. Gultom, bersama Ketua DPRD Kabupaten Samosir, Nasip Simbolon. Prosesi penandatanganan berlangsung dalam Rapat Paripurna di Ruang Rapat DPRD Samosir, Senin (14/09/2026).

Rapat Paripurna dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Samosir, Nasip Simbolon, didampingi Wakil Ketua DPRD, Sarhockel Tamba. Rapat dinyatakan memenuhi kuorum karena dihadiri oleh 17 anggota DPRD Kabupaten Samosir.

Turut hadir dalam acara ini Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk, Sekretaris Daerah Marudut Tua Sitinjak, Pabung Samosir T. Siringo-ringo, perwakilan Kejaksaan, serta jajaran kepala perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Samosir.

Anggaran APBD Samosir 2026 Naik Rp62 Miliar

Penandatanganan Nota Kesepakatan dilakukan setelah penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Samosir yang dibacakan oleh Parluhutan Samosir. Hasil pembahasan antara Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menunjukkan adanya penyesuaian angka kuantitatif.

Dalam laporan tersebut, pagu anggaran APBD Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2026 mengalami perubahan signifikan. Pagu awal yang sebelumnya sebesar Rp776 miliar lebih, kini disepakati naik menjadi sekitar Rp838 miliar lebih.

Dengan demikian, terdapat penambahan anggaran sebesar Rp62 miliar lebih. Angka penambahan ini selanjutnya akan dituangkan dalam pagu indikatif masing-masing perangkat daerah Pemkab Samosir.

Sinergitas Pemkab Samosir dan DPRD demi Kepentingan Rakyat

Bupati Samosir, Vandiko T. Gultom, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota legislatif atas komitmen dan kerja kerasnya selama proses evaluasi anggaran.

"Terima kasih dan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Samosir atas kerja keras yang tidak kenal lelah dalam pembahasan. Hari ini kita dapat mencapai kesepakatan bersama terhadap Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026," ujar Vandiko dalam sambutannya.

Menurut Vandiko, sinergitas antara eksekutif dan legislatif sangat krusial. Hal ini menjadi komitmen bersama untuk memperbaiki kualitas perencanaan anggaran di tengah keterbatasan sumber daya yang ada.

Ia menjelaskan bahwa hasil kesepakatan P-KUA dan P-PPAS ini akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA). RKA tersebut kemudian dikompilasi menjadi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD TA 2026.

"Harapan kita bersama, tahapan penyusunan Perubahan APBD Tahun 2026 ini dapat berjalan lancar melalui kolaborasi yang harmonis, hingga tercapai persetujuan tepat waktu," tambahnya.

Fokus Program Prioritas dan Optimasi SiLPA

Lebih lanjut, perubahan anggaran ini diarahkan untuk menyinkronkan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Langkah ini dilakukan melalui penyesuaian pendapatan daerah serta mengoptimalkan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Seluruh program tersebut dirancang untuk mendukung visi daerah yang tertuang dalam Perda Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2029, yaitu "Samosir Unggul, Inklusif, dan Berkelanjutan."

Sementara itu, Ketua DPRD Samosir, Nasip Simbolon, berharap dokumen Ranperda APBD Perubahan 2026 bisa segera diajukan ke DPRD untuk dibahas lebih lanjut.

"Setelah KUA-PPAS disepakati, Ranperda tentang APBD 2026 diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat diajukan kepada DPRD. Dengan begitu, program prioritas yang berpihak kepada kepentingan masyarakat dapat segera dilaksanakan pada sisa waktu yang ada," pungkas Nasip.

(NR. Sitohang)

Artha-News — Analisis • Referensi • Tajam • Handal • Akurat

Razia Knalpot Brong di Samosir, Belasan Pemotor Asal Medan Ditilang

SAMOSIR, ARTHA-NEWS.COM — Polres Samosir memperketat pengamanan wilayah dengan menggelar patroli Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Sabtu malam hingga Minggu (13/9/2026) dini hari. Operasi besar-besaran ini dilakukan sebagai langkah nyata menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di kawasan Danau Toba, yang kini tengah ramai dikunjungi wisatawan. Hasilnya, belasan sepeda motor yang nekat menggunakan knalpot brong alias tidak sesuai standar teknis sukses diamankan petugas.

Patroli berskala besar ini dipimpin langsung oleh Kapolres Samosir, AKBP Rina Sry Nirwana Tarigan, S.I.K., M.H., bersama Wakapolres Kompol Manumpak Hatorangan Sitorus, S.H. Sebanyak 41 personel gabungan dari Satlantas, Sabhara, dan Binamitra dikerahkan untuk menyisir berbagai titik yang dianggap rawan gangguan Kamtibmas maupun pelanggaran lalu lintas.

Titik Lokasi Razia Knalpot Brong di Samosir

Petugas menyisir sejumlah rute utama di Kecamatan Pangururan dan sekitarnya, meliputi:

- Jalan Pangururan–Simanindo

- Jalan Pangururan–Palipi

- Kawasan Jembatan Tano Ponggol

- Jalan Aek Rangat

Dari penyisiran tersebut, polisi menindak 17 unit sepeda motor dari berbagai merek, mulai dari motor bebek seperti Honda Grand dan Supra, motor matic (Beat, Vario, Mio), hingga motor sport seperti Kawasaki KLX, CBR, dan CB150R. Selain masalah knalpot bising yang mengganggu kenyamanan warga, beberapa kendaraan didapati melanggar aturan karena tidak memasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) serta kelengkapan berkendara lainnya.

Pengendara Asal Medan dan Pematangsiantar Ikut Terjaring

Uniknya, para pelanggar yang terjaring dalam razia kali ini bukan hanya warga lokal. Petugas di lapangan menemukan bahwa sebagian pengendara yang ditilang justru datang dari luar daerah, termasuk dari Kota Medan dan Pematangsiantar. Seluruh pelanggar langsung diberikan sanksi tegas berupa tilang di tempat sesuai Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Plt. Kasi Humas Polres Samosir, BrigPol Gunawan Situmorang, menjelaskan bahwa patroli KRYD ini difokuskan untuk menjaga Harkamtibmas sekaligus menciptakan suasana yang aman dan nyaman. Selain menyasar knalpot brong, polisi juga mengantisipasi kejahatan jalanan seperti begal, geng motor, balap liar, serta tindak pidana 3C (Curanmor, Curat, Curas).

Selama operasi berlangsung hingga pukul 01.00 WIB, suasana di Kabupaten Samosir dilaporkan tetap aman, tertib, dan kondusif. Polisi memastikan komitmennya untuk rutin menggelar patroli serupa demi menjamin kenyamanan warga lokal maupun wisatawan yang berkunjung ke kawasan Danau Toba.

(NR.Sitohang -Korlip Kab Samosir)

Artha-news

Resmi Dilantik, Wakil Bupati Ariston Pimpin DPC HKTI Samosir Periode 2026-2031

SAMOSIR, ARTHA-NEWS.COM — Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk terpilih dan dilantik sebagai Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Samosir Periode 2026-2031. Pelantikan tersebut berlangsung bersama 32 Ketua DPC HKTI se-Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Rabu (09/09/2026).

Pelantikan dipimpin Ketua Harian Dewan Pengurus Nasional (DPN) HKTI Mulyono Makmur dan ditandai dengan penyerahan pataka kepada para ketua DPC terpilih. Penyerahan pataka menjadi simbol semangat, tanggung jawab dan komitmen untuk mengembangkan organisasi sekaligus memperjuangkan kepentingan petani di daerah masing-masing.

Untuk DPC HKTI Kabupaten Samosir Periode 2026-2031, susunan kepengurusan yakni Ketua Ariston Tua Sidauruk, Wakil Ketua Bresma Simbolon, Sekretaris Nanci Lusiana Marbun, Wakil Sekretaris Marulitua Simbolon, Bendahara Jarotta Lumban Gaol dan Wakil Bendahara Toni Gultom.

Dewan Pembina diisi Bupati Samosir Vandiko T. Gultom, Dewan Penasehat Marudut Tua Sitinjak, Dewan Pengarah Hotraja Sitanggang, Dewan Pakar Tumiur Gultom, serta Dewan Kehormatan Renaldi Naibaho.

Sementara itu, melalui Musyawarah Daerah (Musda) HKTI Sumatera Utara, Gus Irawan Pasaribu terpilih sebagai Ketua DPD HKTI Sumut Periode 2026-2031. Sebanyak 32 DPC HKTI kabupaten/kota se-Sumatera Utara turut dikukuhkan dalam kepengurusan periode yang sama.

Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya dalam kesempatan tersebut mengapresiasi terbentuknya kepengurusan DPD dan DPC HKTI se-Sumatera Utara. Menurutnya, sektor pertanian merupakan salah satu pilar utama yang menopang perekonomian Sumatera Utara, serta menjadi salah satu sektor yang banyak menyerap tenaga kerja.

Ia menekankan bahwa kemajuan pertanian tidak hanya diukur dari peningkatan produksi pangan, tetapi juga dari meningkatnya kesejahteraan petani. Sumatera Utara memiliki keberagaman komoditas pertanian dan perkebunan yang berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan serta perekonomian daerah.

Surya juga menyebutkan sejumlah komoditas seperti padi dan jagung telah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Di sisi lain, masih terdapat komoditas yang perlu diperkuat, termasuk bawang merah dan bawang putih yang sebagian kebutuhannya masih bergantung pada pasokan dari luar daerah.

"Ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama. Kita tidak hanya berbicara mengenai produksi, tetapi juga bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani dan memastikan hasil pertanian memiliki pasar," ujarnya.

Menurutnya, HKTI diharapkan menjadi ruang untuk memperkuat solidaritas, jejaring, peningkatan sumber daya manusia serta menyalurkan aspirasi petani kepada pemerintah dan pemangku kepentingan. HKTI juga diharapkan mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan dengan melibatkan seluruh unsur terkait.

"Kami akan terus mendorong organisasi untuk berperan dalam memajukan pertanian melalui teknologi dan peningkatan inovasi hingga tingkat desa. Musda ini hendaknya menjadi titik awal lahirnya gagasan-gagasan besar dengan program yang terukur dan menyentuh persoalan masyarakat. Desa adalah jantung pertanian. Ketika pertanian kuat, desa akan berkembang dan Sumatera Utara akan semakin kuat," katanya.

Usai dilantik, Ketua DPC HKTI Kabupaten Samosir Ariston Tua Sidauruk didampingi Kadis Kominfo Immanuel Sitanggang menyampaikan komitmennya untuk menjalankan amanah organisasi dan memperkuat peran HKTI dalam mendukung kemajuan petani di Kabupaten Samosir.

"HKTI merupakan wadah yang sangat strategis untuk memperjuangkan kepentingan petani. Sebagai daerah yang memiliki potensi besar di sektor pertanian, kita akan berupaya menjadikan HKTI sebagai mitra pemerintah dalam mendorong peningkatan produktivitas, kesejahteraan petani dan ketahanan pangan di Kabupaten Samosir dan Indonesia," ujar Ariston.

Ia mengatakan, kepengurusan HKTI Samosir akan membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah, kelompok tani, pelaku usaha, akademisi dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

"Kita siap mengambil peran dalam berbagai program pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan pertanian. Kita ingin HKTI hadir sampai ke tengah-tengah petani, mendengar kebutuhan mereka dan bersama-sama mencari solusi. Semangatnya adalah membangun kebersamaan, memperkuat organisasi dan menggerakkan HKTI untuk kemajuan petani," katanya.

Dengan terbentuknya kepengurusan baru, DPC HKTI Kabupaten Samosir diharapkan semakin aktif menjadi wadah perjuangan dan pemberdayaan petani serta memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Samosir dalam mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, berkelanjutan serta semakin naik kelas.

(NR. Sitohang)

Bupati Samosir Lepas Bantuan Sosial untuk Korban Banjir Tapteng dan Sibolga

Catatan Redaksi

Artikel ini telah diperbarui guna menyempurnakan sistem navigasi, pelabelan, serta kualitas isi demi kenyamanan pembaca dan kinerja penelusuran yang optimal di mesin pencari.

SAMOSIR, ARTHA-NEWS.COM — Pemerintah Kabupaten Samosir menunjukkan aksi nyata solidaritas kemanusiaan terhadap wilayah tetangga yang sedang dilanda bencana. Bupati Samosir, Vandiko T. Gultom, secara resmi melepas tim bantuan sosial untuk membantu para korban musibah banjir dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) serta Kota Sibolga.

Acara pelepasan armada kemanusiaan ini berlangsung khidmat di Halaman Rumah Dinas Bupati Samosir pada Sabtu, 6 Desember 2025. Agenda penting ini turut dihadiri dan disaksikan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Samosir, Marudut Tua Sitinjak, Staf Ahli Bupati (SAB), para Asisten Setdakab, hingga jajaran Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Samosir.

Penyaluran Logistik Menggunakan Lima Armada Pick Up

Dalam aksi tanggap darurat ini, pihak pemerintah mengerahkan armada khusus untuk memastikan logistik sampai ke titik pengungsian dengan cepat. Sebanyak lima unit mobil pick up dikerahkan untuk membawa dan mendistribusikan seluruh paket bantuan secara merata.

Pembagian alokasi armada tersebut dibagi menjadi dua rute utama tujuan pengiriman:

- 3 Unit Mobil Pick Up: Diberangkatkan menuju posko bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng)

- 2 Unit Mobil Pick Up: Dialokasikan langsung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Sibolga

Untuk menjamin keamanan dan kelancaran selama perjalanan menuju lokasi bencana, tim pengirim bantuan kemanusiaan ini dikomandoi langsung oleh Asisten III Setdakab Samosir, Arnod Sitorus. Proses perjalanannya mendapatkan pengawalan ketat dari unsur TNI serta Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Samosir.

Daftar Bantuan Sosial Hasil Kolaborasi Lintas Sektor Samosir

Bantuan sosial yang dikirimkan ini bukan hanya bersumber dari anggaran pemerintah, melainkan wujud gotong royong dan kolaborasi nyata dari berbagai elemen masyarakat serta birokrasi di Samosir. Pengumpulan logistik didukung penuh oleh:

- Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Samosir

- Dharma Wanita Persatuan (DWP) Samosir

- Gerakan Pramuka Kwartir Cabang (Kwarcab) Samosir

- Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Samosir

- Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Samosir

Adapun jenis bantuan logistik yang disalurkan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak para pengungsi di tenda darurat, meliputi:

Bahan Pokok (Sembako): Beras, roti, susu, air mineral kemasan, sarden, minyak goreng, dan mie instan.

Perlengkapan Harian: Pakaian layak pakai, handuk, kain sarung, dan selimut hangat.

Kesehatan: Suplemen vitamin untuk menjaga imunitas tubuh korban bencana.

Ungkapan Belasungkawa dan Rencana Aksi Lanjutan Bupati Samosir

Bupati Samosir, Vandiko T. Gultom, menyampaikan rasa belasungkawa dan duka cita yang mendalam kepada seluruh masyarakat yang terdampak bencana alam banjir dan longsor, baik yang berada di wilayah Sumatera Utara maupun daerah lainnya.

"Semoga para korban diberi kekuatan dan ketabahan. Mereka tidak sendiri, doa dan dukungan masyarakat Samosir selalu bersama saudara-saudara kita di Tapteng, Sibolga, dan daerah lainnya yang terdampak," tutur Vandiko Gultom dalam pidato arahannya.

Lebih lanjut, Vandiko menegaskan bahwa aksi kemanusiaan ini tidak akan berhenti di dua wilayah ini saja. Pemkab Samosir berkomitmen dan berencana untuk membagikan bantuan sosial lanjutan ke kabupaten tetangga lainnya yang juga ikut terdampak parah, seperti Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) dan Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas).

"Saya sudah berkoordinasi langsung dengan kepala daerah lain yang wilayahnya terdampak bencana. Berdasarkan analisis skala kerusakan yang terjadi akibat bencana tersebut, kami memutuskan skala prioritas untuk memberikan bantuan pertama ke Kabupaten Tapteng dan Kota Sibolga terlebih dahulu," pungkasnya.

Menutup arahannya, Bupati Samosir menitipkan pesan keselamatan kepada seluruh personel dan relawan tim dinas sosial yang berangkat agar selalu waspada di jalan, selamat sampai tujuan, serta dapat kembali pulang ke Samosir dalam keadaan sehat walafiat.

(NR. Sitohang)

ARTHA-NEWS — Analisis Referensi Tajam Handal Akurat

Hadiri Rakor Rekonstruksi Pasca Bencana Sumut, Bupati Samosir Vandiko: Semoga Bencana Tak Terulang

Catatan Redaksi

Artikel ini telah diperbarui guna menyempurnakan sistem navigasi, pelabelan, serta kualitas isi demi kenyamanan pembaca dan kinerja penelusuran yang optimal di mesin pencari.

SAMOSIR, ARTHA-NEWS.COM — Bupati Samosir, Vandiko T. Gultom, didampingi Kepala Dinas Kominfo Immanuel Sitanggang dan Kepala Bapperinda Rajoki Simarmata, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, yang juga selaku Ketua Satgas Pemulihan Bencana Sumatera, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, pada Senin (12/1/2026).

Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyiapkan anggaran sebesar Rp430 miliar untuk penanganan pemulihan pascabencana banjir dan tanah longsor. Anggaran tersebut dialokasikan ke lima bidang prioritas guna mempercepat proses pemulihan di wilayah terdampak bencana.

Alokasi terbesar berada pada bidang infrastruktur, meliputi perbaikan jalan, jembatan, tanggul, normalisasi sungai, sumber daya air, serta rehabilitasi rumah, dengan total sekitar Rp275 miliar. Selanjutnya, bidang komunikasi dan informatika sebesar Rp1,68 miliar, pendidikan Rp36,8 miliar, kesehatan Rp6,9 miliar, serta bantuan keuangan kepada pemerintah daerah sebesar Rp110 miliar.

Selain itu, Bobby Nasution juga menyampaikan bahwa Pemprov berencana membangun 200 unit hunian tetap (huntap) dengan total anggaran Rp1,2 miliar, setara dengan huntap yang dibangun pemerintah pusat, yakni Rp60 juta per unit.

"Kita tunggu datanya dari kabupaten/kota dan menyesuaikan dengan data BNPB. Bila huntap sudah tercover semua oleh BNPB, kita akan tambahkan anggaran ini untuk BNPB, jadi rumah yang dibangun BNPB nilainya nanti lebih dari Rp60 juta," kata Bobby Nasution.

Sementara itu, Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, menyampaikan keseriusan pemerintah pusat untuk terus melakukan rehabilitasi pascabencana di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Melalui BNPB, pemerintah pusat telah menyiapkan 5.951 unit huntap untuk Sumut, perbaikan jalan dan jembatan, serta pengiriman bantuan logistik dan kebutuhan lainnya.

"Walaupun status bencana sudah dicabut, kami akan tetap membantu bapak dan ibu semua dalam pemulihan. Tidak ada lagi masyarakat di pengungsian saat puasa, semua di huntara, menyewa rumah atau di rumah kerabat yang biayanya kita tanggung. Kita juga menyiapkan Rp600 ribu per jiwa per bulan bagi pengungsi, Rp3 juta untuk pengganti isi rumah, dan Rp5 juta untuk modal usaha bagi pengusaha yang terdampak," ungkap Letjen Suharyanto.

Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Satgas Pemulihan Bencana Sumatera, Tito Karnavian, menjelaskan sejumlah indikator yang menunjukkan daerah bencana telah kembali normal, antara lain berjalannya pemerintahan dari tingkat provinsi hingga desa, layanan publik yang baik, akses darat yang lancar, aktivitas ekonomi berjalan, serta ketersediaan SPBU, gas, elpiji, listrik, internet, dan air minum dalam kondisi baik.

"Kalau dilihat dari pemetaan kita, Sumut sudah membaik secara umum. Hanya tinggal beberapa daerah yang masih perlu kita percepat seperti Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Sibolga, yang beberapa indikatornya masih belum baik," kata Tito Karnavian.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Samosir Vandiko T. Gultom menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera Utara.

"Semoga saudara-saudara kita yang terkena dampak dapat secepatnya beraktivitas secara normal kembali, dan semoga musibah bencana alam seperti ini tidak terulang kembali," harap Vandiko.

Rakor tersebut turut dihadiri oleh Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, Wakil Gubernur Sumut Surya, unsur Forkopimda, seluruh Bupati dan Walikota se-Sumatera Utara, Penjabat Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, serta OPD terkait Pemprov Sumut.

(NR Sitohang / Redaksi Artha-News)

ARTHA-NEWS — Analisis Referensi Tajam Handal Akurat

Bupati Samosir Wujudkan Penantian Puluhan Tahun, Listrik Desa Hasinggaan Ditargetkan Menyala Sebelum Natal 2026

SAMOSIR, ARTHA-NEWS.COM — Harapan masyarakat Desa Hasinggaan, Kecamatan Sianjur Mulamula, untuk menikmati aliran listrik akhirnya menemukan titik terang. Setelah akses jalan mulai dibenahi dan keterisolasian wilayah perlahan terbuka, Pemerintah Kabupaten Samosir kini mendorong percepatan pembangunan jaringan listrik yang akan menjangkau lokasi yang selama ini belum sepenuhnya menikmati penerangan.

Bupati Samosir, Vandiko T. Gultom, turun langsung meninjau kondisi masyarakat sekaligus lokasi pembangunan jaringan listrik di Dusun III Pinal dan Dusun II Bahal-bahal, Desa Hasinggaan, pada Selasa, 8 September 2026. Kunjungan tersebut dilakukan bersama Manager PLN UP3 Bukit Barisan, Megantara Vilanda Setyawan. Kehadiran langsung pimpinan daerah beserta pihak PLN menjadi angin segar bagi warga yang telah puluhan tahun menantikan hadirnya listrik di wilayah mereka.

"Sejak lama masyarakat menyampaikan keluhan ini. Kita bawa langsung pihak PLN untuk melihat kebutuhan masyarakat di lapangan. Besar harapan kami ini segera direalisasikan karena memang sangat dibutuhkan," ujar Bupati Vandiko.

Pembangunan Bertahap Buka Keterisolasian Wilayah

Menurut Bupati Vandiko, pembangunan infrastruktur di Hasinggaan dilakukan secara bertahap sebagai bagian dari strategi membuka keterisolasian wilayah. Sebelumnya, Pemkab Samosir telah menyelesaikan pembenahan akses jalan dan pembangunan jembatan, sehingga kawasan yang dulunya hanya dapat dijangkau melalui jalur danau, kini sudah bisa dilalui kendaraan darat.

"Pemkab Samosir sudah membuka keterisolasian di daerah ini dengan membangun jembatan dan jalan. Setelah akses terbuka dan kendaraan sudah bisa masuk, tentu berikutnya kebutuhan listrik juga harus kita penuhi," katanya.

Bupati menekankan pembangunan tidak boleh berpikir jangka pendek. Hasinggaan dinilai memiliki potensi besar di sektor pertanian maupun pariwisata, serta diproyeksikan menjadi jalur alternatif strategis menuju wilayah Dairi dan Karo.

"Kalau membuka jalan, jangan berpikir hanya untuk lima tahun. Kita berpikir untuk 50 tahun ke depan. Harapan kita ke depan jalan ini bisa semakin lebar, bahkan sekitar 15 sampai 16 meter," tegasnya.

Bupati juga mengajak masyarakat mendukung proses pembangunan, terutama jika terdapat jalur kabel yang bersinggungan dengan lahan warga.

"Kalau ada lokasi yang bersinggungan dengan tanaman atau lahan masyarakat, mohon didukung. Jangan sampai ada yang menolak. Kita ingin pembangunan ini berjalan dan manfaatnya kembali kepada masyarakat," imbau Bupati.

Selain itu, Bupati juga meminta PLN melakukan penataan jaringan kabel di kawasan Kantor Bupati, Rumah Dinas Bupati, serta kawasan wisata lainnya guna memperkuat citra Kabupaten Samosir sebagai daerah yang asri dan bersih.

PLN Targetkan Listrik Menyala Sebelum Natal 2026

Manager PLN UP3 Bukit Barisan, Megantara Vilanda Setyawan, memastikan pembangunan jaringan listrik di Hasinggaan menjadi prioritas pihaknya. Proses lelang telah selesai dan kini memasuki tahap pengadaan. Jika tidak ada kendala, pekerjaan akan segera dimulai.

Pembangunan jaringan akan membentang sekitar 10 kilometer dengan sekitar 250 tiang, melayani 150 kepala keluarga di Dusun Pinal dan Bahal-bahal.

"Listrik menjadi kebutuhan yang sangat mendasar. Kita usahakan yang terbaik. Target kami sebelum Natal 2026 sudah terang benderang. Dengan adanya listrik, anak-anak bisa belajar pada malam hari, aktivitas masyarakat semakin mudah dan ekonomi juga akan tumbuh," ujar Megantara.

Ia juga meminta dukungan pemerintah desa dan warga terkait pemanfaatan lahan untuk tiang listrik agar pembangunan berjalan lancar.

Warga Bersyukur Janji Bupati Mulai Terwujud

Kehadiran Bupati Vandiko bersama jajaran PLN bukan sekadar kunjungan biasa bagi warga Hasinggaan. Aspirasi yang disampaikan selama puluhan tahun akhirnya mendapat jawaban nyata.

Ridu Sagala, warga Dusun II Bahal-bahal, mengaku sangat optimistis:

"Kami sangat percaya kehadiran Pak Bupati dan PLN akan memenuhi janji untuk desa kami. Tentu kami sangat senang."

Daulat Sitohang, warga Dusun III Pinal, juga menyampaikan rasa syukurnya:

"Kami merasa bersyukur, doa kami akhirnya terealisasi. Kalau ada yang perlu kami bantu untuk kelancaran pembangunan, kami siap."

Ia menambahkan masyarakat telah merasakan manfaat perbaikan jalan dan siap mendukung pembangunan jaringan listrik demi kemajuan bersama.

Turut hadir dalam peninjauan tersebut Sekdakab Samosir Marudut Tua Sitinjak, Kepala ULP PLN Pangururan Jefri Manik, Camat Sianjur Mula Mula Andri P. Limbong, serta sejumlah pimpinan OPD Kabupaten Samosir.

(NR. Sitohang)

Korlip Artha-news Kabupaten Samosir

Warga Pertanyakan Mutu Proyek Saluran di Pintu Sona Samosir, Minim Rambu Keselamatan

SAMOSIR, ARTHA-NEWS.COM — Proyek pembangunan saluran air yang berada di kawasan Pintu Sona, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, menuai sorotan tajam dari warga setempat. Proyek yang telah berjalan selama beberapa bulan ini dinilai belum menunjukkan hasil pekerjaan yang rapi, sementara aspek keselamatan pengguna jalan juga dipertanyakan.

Pantauan langsung di lokasi menunjukkan material proyek tampak menumpuk di bahu jalan umum tanpa dilengkapi oleh rambu-rambu keselamatan maupun garis pengaman (police line). Kondisi tersebut dinilai berpotensi tinggi mengganggu kenyamanan pengguna jalan, khususnya para pengendara yang melintas di sekitar titik lokasi pekerjaan pada malam hari.

Sorotan Kerapian Struktur Konstruksi dan Keselamatan Kerja ASN

Selain persoalan penempatan material yang dinilai semrawut, warga juga mempertanyakan mutu serta kerapian dari hasil akhir pekerjaan saluran tersebut. Sejumlah titik struktur bangunan dinilai terlihat kurang rapi, sehingga memicu pertanyaan besar mengenai efektivitas pengawasan dari instansi terkait terhadap pelaksanaan proyek fisik ini.

Seorang warga setempat berinisial SN Naibaho mengatakan bahwa selama dirinya memantau proses pengerjaan di lapangan, aspek kerapian komponen proyek sangat memprihatinkan.

"Kerapian proyek ini hampir tidak ada sama sekali. Selain itu, para pekerja di lapangan juga terlihat tidak dibekali alat pelindung diri (APD) seperti sepatu keselamatan. Ini tentu menjadi pertanyaan besar bagi kami selaku masyarakat," ujar SN Naibaho pada Rabu (9/9/2026).

Menurutnya, setiap pekerjaan konstruksi yang menggunakan alokasi anggaran negara semestinya dilaksanakan secara ketat sesuai standar teknis, termasuk wajib memperhatikan keselamatan para pekerja maupun masyarakat yang melintas di sekitar area operasional.

Warga Desak Audit Anggaran Proyek Pemerintah di Pangururan

Masyarakat berharap instansi pemerintah yang bertanggung jawab tidak hanya memantau jalannya proyek dari sisi target penyelesaian fisik semata, melainkan juga melakukan uji laboratorium terhadap kualitas material, kepatuhan metode pelaksanaan, hingga aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

Warga mendesak agar proyek saluran air ini diaudit atau diperiksa secara serius oleh pihak Inspektorat apabila ditemukan indikasi kuat bahwa hasil pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang tertuang dalam dokumen kontrak. Langkah pengawasan berlapis ini dinilai penting untuk memastikan penggunaan uang rakyat benar-benar memberikan asas manfaat yang panjang bagi mobilitas masyarakat Samosir.

Sorotan kolektif ini sekaligus melemparkan pertanyaan terbuka ke publik: siapakah instansi resmi yang mengawasi proyek tersebut, bagaimana standardisasi keselamatan diterapkan di lapangan, dan apakah hasil ketahanan bangunan nantinya akan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan?

Pemerintah Kabupaten Samosir maupun pihak kontraktor pelaksana proyek diharapkan segera memberikan penjelasan secara transparan kepada publik terkait kepastian sumber anggaran, besaran nilai kontrak, nama perusahaan pelaksana pekerjaan, hingga mekanisme pengawasan mutu yang diterapkan.

(NR. Sitohang — Korlip Kab Samosir)

Bupati Samosir Sampaikan Nota Pengantar P-KUA dan P-PPAS 2026, Pendapatan Daerah Bertambah Rp. 71 Miliar Lebih

SAMOSIR, ARTHA-NEWS.COM — Bupati Samosir, Vandiko T. Gultom, menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Samosir, yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Samosir, pada Senin (07/09/2026).

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Samosir, Nasip Simbolon, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Sarhockel Tamba dan Osvaldo Simbolon. Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir, Marudut Tua Sitinjak, Komandan Satuan Intelijen Polres Samosir, Donal P. Sitanggang, Pembantu Bupati Samosir, T. Siringo-Ringo, para Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lainnya.

Dalam nota pengantarnya, Bupati Vandiko T. Gultom menyampaikan bahwa penyusunan P-KUA dan P-PPAS Tahun Anggaran 2026 mengacu pada Peraturan Bupati Samosir Nomor 37 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2026.

Perubahan RKPD merupakan penyempurnaan terhadap kebijakan, strategi, dan prioritas program pembangunan yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2026. Penyesuaian tersebut dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Samosir Tahun 2025–2029, dengan visi "Samosir Unggul, Inklusif dan Berkelanjutan."

"Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026 juga sebagai penyelarasan kebijakan pemerintah provinsi dan pusat," kata Bupati Vandiko T. Gultom.

Pendapatan Daerah Bertambah Rp71 Miliar Lebih

Bupati menjelaskan bahwa dalam perubahan tersebut terdapat peningkatan proyeksi pendapatan daerah. Pendapatan daerah yang semula sebesar Rp777 miliar lebih, meningkat menjadi Rp848 miliar lebih, atau bertambah sekitar Rp71 miliar lebih.

Menurut Bupati Vandiko, perubahan kebijakan anggaran tersebut disusun dengan tetap memperhatikan target dan indikator makro pembangunan daerah. Adapun indikator makro yang ditetapkan dalam P-RKPD Tahun 2026 antara lain pertumbuhan ekonomi sebesar 5,32–5,64 persen, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita sebesar Rp57,49 juta, kontribusi PDRB Kabupaten sebesar 0,53 persen, serta angka kemiskinan sebesar 10,49–10,01 persen.

Selanjutnya, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan sebesar 0,79–0,73 persen, Gini Rasio 0,236–0,234 poin, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 75,31–76,47. Untuk sektor lingkungan, penurunan intensitas emisi gas rumah kaca ditargetkan sebesar 146.668,73 ton CO₂eq, sementara Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) ditargetkan mencapai 77,55 poin.

Pembahasan & Target Penyelesaian P-APBD

Bupati Vandiko T. Gultom berharap pembahasan dapat berjalan dengan semangat kerja sama yang baik dan konstruktif antara Pemerintah Kabupaten Samosir dan DPRD Kabupaten Samosir, sehingga seluruh tahapan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat diselesaikan tepat waktu.

"Kami harapkan Nota Pengantar Perubahan KUA dan Perubahan PPAS ini mendapat saran dan masukan dari DPRD Kabupaten Samosir dengan semangat kerja sama yang baik dan konstruktif sehingga bisa disepakati. Kiranya untuk penetapan Perubahan APBD Tahun 2026 dapat kita laksanakan tepat waktu, tiga bulan sebelum berakhir tahun anggaran," ungkap Vandiko.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Samosir, Nasip Simbolon, mengatakan bahwa secara umum perubahan anggaran Tahun 2026 merupakan koreksi terhadap perkembangan kondisi yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan anggaran sebelumnya.

"Kami berharap dalam Perubahan KUA dan PPAS 2026 telah dilakukan penyesuaian dan penyelarasan, sehingga dengan sisa waktu yang ada mampu mewujudkan harapan masyarakat Samosir," ujar Nasip Simbolon.

Nasip menambahkan bahwa DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Samosir akan melakukan pembahasan terhadap program-program prioritas daerah untuk memastikan kebijakan anggaran yang disepakati dapat menjawab kebutuhan masyarakat. "Untuk mengkaji program prioritas daerah akan dilaksanakan pembahasan antara DPRD dan Pemkab Samosir," katanya.

(NR. Sitohang — Staf Redaksi Artha-News)

Artha-News: Analisis – Referensi – Tajam – Handal – Akurat

BMKG Ingatkan Potensi Hujan Lebat, Pemkab Samosir Minta Warga Waspada

SAMOSIR, ARTHA-NEWS.COM — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul informasi resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terkait dinamika kondisi cuaca dan keterbatasan jarak pandang di sejumlah wilayah Sumatera Utara.

Informasi penting tersebut disampaikan oleh BMKG Stasiun Meteorologi Kelas II Raja Sisingamangaraja XII, Silangit, khusus untuk wilayah Kabupaten Samosir, Toba, Humbang Hasundutan, dan Tapanuli Utara pada Senin (7/9/2026).

Pada pagi hingga siang hari, kondisi langit dilaporkan berawan dengan jarak pandang terbatas berkisar antara 800 hingga 3.000 meter yang kemudian diperkirakan berangsur membaik pada sore hari.

Penyebab Terbatasnya Jarak Pandang di Kawasan Samosir

Pihak BMKG menjelaskan bahwa terbatasnya jarak pandang di wilayah Danau Toba tersebut bukan disebabkan oleh sebaran asap dari aktivitas Gunung Sinabung. Fenomena ini murni dipengaruhi oleh tutupan awan yang mengandung partikel air halus dan tertahan akibat karakteristik topografi kawasan pegunungan Bukit Barisan.

Meski demikian, hasil pemantauan citra satelit terkini tetap menunjukkan adanya pergerakan sebaran asap yang bergerak dari wilayah Sumatera Selatan menuju barat laut hingga utara. Kondisi pergerakan asap serupa turut terpantau melintasi wilayah Sibolga dan Tapanuli Selatan.

Potensi Hujan Sedang hingga Sangat Lebat Sepekan ke Depan

Selain masalah jarak pandang, BMKG memprediksi cuaca di Sumatera Utara dalam sepekan ke depan akan didominasi oleh curah hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat. Wilayah Kabupaten Samosir termasuk salah satu daerah yang berpotensi mengalami kondisi ekstrem tersebut.

Menyikapi peringatan dini ini, Pemkab Samosir meminta masyarakat tidak mengabaikan faktor keselamatan saat melakukan mobilitas. Pengendara kendaraan roda dua maupun roda empat diimbau untuk menyesuaikan kecepatan berkendara dengan kondisi cuaca di lapangan.

Bagi masyarakat yang mengandalkan jalur udara, kondisi cuaca ini juga berpotensi memengaruhi operasional bandara. Para calon penumpang diharapkan aktif memantau jadwal penerbangan terbaru dari pihak maskapai.

Pengguna Kapal di Danau Toba Diminta Waspada

Perhatian khusus diberikan oleh Pemkab Samosir kepada warga dan wisatawan yang menggunakan moda transportasi perairan di kawasan Danau Toba. Seluruh nahkoda dan pengguna angkutan danau diwajibkan memastikan kondisi cuaca aman sebelum memulai perjalanan serta selalu mematuhi peringatan dini dari BMKG.

Pemerintah daerah juga mengingatkan masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah memercayai informasi bohong (hoaks) terkait cuaca yang belum terverifikasi kebenarannya. Seluruh masyarakat diharapkan menjadikan kanal informasi resmi BMKG sebagai satu-satunya rujukan utama dalam beraktivitas.

(NR. Sitohang)

Korlip Kabupaten Samosir artha-news

-Analisis-Referensi-Tajam-Handal-akurat-

Bupati Vandiko T. Gultom Pimpin Upacara HUT RI ke-80 di Samosir

Catatan Redaksi

Artikel ini telah diperbarui guna menyempurnakan sistem navigasi, pelabelan, serta kualitas isi demi kenyamanan pembaca dan kinerja penelusuran yang optimal di mesin pencari.

SAMOSIR, ARTHA-NEWS.COM — Bupati Samosir, Vandiko T. Gultom, bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan HUT RI ke-80 tingkat Kabupaten Samosir yang dilaksanakan di Tanah Lapang Pangururan, pada Minggu (17/08/2025). Paskibraka Kabupaten Samosir sukses melaksanakan tugasnya, Bendera Merah Putih berkibar megah diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Turut hadir Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk, Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon beserta Anggota DPRD lainnya, Kapolres Samosir AKBP Rina Frillya, Kajari Samosir Karya Graham Hutagaol, Dandim 0210 TU G. Sebayang, Sekdakab Samosir Marudut Tua Sitinjak, para pejabat pimpinan, Kadis Kominfo, pimpinan OPD, Ketua PKK Kennauli Sinaga, Ketua DWP, pimpinan BUMN/D, ormas, LSM, Pers, organisasi sosial, TNI/Polri, para pelajar, dan tamu undangan lainnya. Teks proklamasi dibacakan Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon. Upacara juga ditandai dengan penyerahan tanda kehormatan Karya Satya Lencana kepada Asisten Pemerintahan Tunggul Sinaga, Kadis Kesehatan Dina Hutapea, dan Kepala SD N 3 Pasar Pangururan, Bistok Simalango.

Pada kesempatan ini, Bupati Samosir mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus bekerja dan berinovasi menghadapi dunia yang terus berubah, dengan semangat pantang menyerah guna meraih keberhasilan. “Mari kita lestarikan alam Samosir, anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa, panorama alam yang indah dan Danau Toba yang mempesona. Kita jaga kelestarian kawasan Geopark Kaldera Toba, agar selalu terjaga kelestarian hewan dan tumbuhan (keanekaragaman hayati), kelestarian budaya (keanekaragaman budaya), kelestarian warisan geologi (keanekaragaman geologi), serta sebagai Daerah Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) nasional,” lanjut Vandiko.

Bupati Samosir juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memerangi hoaks maupun informasi sesat yang dapat memecah belah rasa persaudaraan dan persatuan, serta memerangi perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sama sekali tidak mencerminkan sikap nasionalisme. “Kita jaga kesatuan dan persatuan dengan saling menghargai satu sama lain dan membantu antar sesama. Budaya gotong royong yang telah diwariskan oleh para leluhur harus kita jaga dan kita lestarikan dalam kehidupan bermasyarakat. Segala ilmu pengetahuan dan profesi apa pun yang kita miliki senantiasa kita manfaatkan untuk pengembangan Kabupaten Samosir,” ujarnya.

Prestasi Kabupaten Samosir di Berbagai Bidang

Kabupaten Samosir juga mencatat berbagai prestasi membanggakan: meraih medali perunggu pada Open Championship Sambo, Cadet, Junior, dan Senior Sumut; 2 medali emas dan 5 medali perunggu pada Kejuaraan Wushu Sanda Antar Pelajar se-Sumut dan Kejuaraan Terbuka Wushu Sanda Senior tahun 2025; 2 medali emas Kejurnas Angkat Besi di Provinsi Jawa Barat; di cabang Pencak Silat meraih 6 medali emas, 16 perak, dan 7 perunggu pada International Indonesian Pencak Silat Open Championship 2025 kategori tanding dan seni; serta 8 medali emas, 6 perak, dan 1 perunggu pada Bisma Open Tournament Championship Karate 2025. Samosir juga meraih medali emas pada Kejuaraan Solu Bolon dalam ajang Aquabike Jetski World Championship 2024 dan juara pertama pada lomba lari Sumut Run Festival tahun 2025.

Pada bidang pariwisata dan seni budaya, Pemkab Samosir melalui Sanggar Seni Angel Elkanen masuk grand final Indonesian World Dance Festival 2025 yang diselenggarakan di Jakarta. Atas dedikasi dan kesuksesan penyelenggaraan event Samosir Music International yang masuk dalam Kharisma Event Nusantara tahun 2024, Samosir juga mendapat penghargaan dari Gubernur Sumatera Utara. “Kami sangat mengharapkan dukungan penuh, kerja nyata, dan kerja ikhlas seluruh lapisan masyarakat untuk mengambil peran, baik sebagai motivator, fasilitator, maupun sebagai pelaksana dengan tindakan nyata untuk kemajuan pembangunan Samosir. Mari sama-sama melangkah pasti untuk merealisasikan visi Samosir Unggul, Inklusif, dan Berkelanjutan,” ujar Vandiko.

“Dirgahayu kemerdekaan RI ke-80 tahun 2025, Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju,” tutup Vandiko mengakhiri pidatonya.

Selanjutnya, Bupati Samosir dan Wakil Bupati bersama Forkopimda mengikuti detik-detik proklamasi di Rumah Dinas Bupati Samosir. Detik-detik proklamasi dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan disiarkan secara langsung dari Istana Negara RI.

(NR.Sitohang)

Artha-News: Analisis – Referensi – Tajam – Handal – Akurat

Elman Silalahi Jelaskan Alasan Pengadaan Mobil Dinas Bupati Samosir Senilai Rp3,1 Miliar

Catatan Redaksi: Artikel ini telah diperbarui guna menyempurnakan struktur, navigasi pembacaan, dan standar mesin pencari (SEO Google), demi kenyamanan, kejelasan, dan kemudahan akses terbaik bagi pembaca setia.

Samosir, 20 Januari 2026 – Pengadaan mobil dinas Bupati Samosir senilai Rp3,1 miliar kembali menjadi sorotan luas masyarakat. Menanggapi berbagai pandangan yang berkembang, Bupati Samosir Elman Silalahi akhirnya memberikan penjelasan secara terbuka kepada awak media.

Elman Silalahi menegaskan, pembelian kendaraan tersebut bukan sekadar mengejar kemewahan, melainkan menyesuaikan kebutuhan protokoler pemerintahan daerah. Mobil dinas ini berfungsi utama untuk menyambut tamu‑tamu penting yang berkunjung ke Kabupaten Samosir. Wilayah kita kini semakin dikenal dunia, tentu fasilitas pendukung pelayanan tamu harus disesuaikan pula, ujarnya tegas.

Dijelaskan pula, kendaraan dinas yang digunakan sebelumnya sudah berusia sekitar sembilan tahun. Secara teknis maupun tampilan, kendaraan tersebut dinilai sudah tidak layak dan tidak mewakili citra daerah dalam kegiatan resmi. Mobil lama sudah cukup tua, perawatannya juga memakan biaya tidak sedikit. Selain itu, penampilan kendaraan tidak lagi pantas untuk menyambut tamu kehormatan, tambah Elman Silalahi.

Terkait keterbatasan anggaran daerah yang juga menjadi sorotan, ia tidak menampik hal tersebut. Kita sangat menyadari kondisi fiskal daerah saat ini sedang dalam situasi yang perlu kehati‑hatian. Namun keputusan ini sudah dibahas dan disepakati bersama, agar anggaran yang ada dimanfaatkan sebaik‑baiknya demi kepentingan umum jangka panjang, paparnya.

Di akhir pernyataannya, Elman Silalahi memohon pengertian seluruh lapisan masyarakat. Kami berharap masyarakat dapat memahami situasi yang sedang dihadapi pemerintah daerah. Segala upaya dilakukan demi kemajuan Samosir, kendati harus berjalan perlahan dan berhati‑hati, tutupnya.

Penjelasan ini menjadi kelanjutan dari diskusi publik yang berkembang luas terkait rencana dan pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.

Tim Redaksi Artha‑News

Dampingi Warga Onanrunggu, Sejumlah Jurnalis Pertanyakan LPJ 2018 ke Kejari Samosir

SAMOSIR (01/09/2026) – Artha‑News.com – Sejumlah warga Desa Onanrunggu, Kecamatan Onanrunggu, Kabupaten Samosir, didampingi beberapa jurnalis, mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Samosir, Selasa (1/9/2026). Kedatangan mereka bertujuan mempertanyakan perkembangan laporan terkait dugaan permasalahan dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Desa Onanrunggu tahun anggaran 2018.

Laporan tersebut sebelumnya telah disampaikan warga kepada pihak Kejari Samosir pada 8 Mei 2026. Di dalam dokumen itu, warga menyoroti dugaan ketidaksesuaian dalam LPJ tahun 2018 yang berkaitan erat dengan pengelolaan pemerintahan serta pengelolaan keuangan Desa Onanrunggu.

Melihat beberapa bulan berlalu tanpa kejelasan memadai, warga bersama sejumlah jurnalis kembali hadir untuk mempertanyakan sejauh mana penanganan laporan tersebut berjalan di lingkungan Kejari Samosir.

Pertanyaan warga diterima secara langsung oleh Kasi Intelijen Kejari Samosir, J. Karokaro. Dalam pertemuan tersebut, pihak kejaksaan menegaskan bahwa laporan tersebut akan ditangani sepenuhnya sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.

"Kami akan menangani dan memprosesnya secara profesional. Memang ada beberapa halangan dan kesibukan, tetapi kami pastikan akan menangani kasus ini secara profesional," ujar J. Karokaro.

Pernyataan tersebut disambut baik oleh warga dan para jurnalis yang mendampingi. Mereka berharap proses penanganan tidak berhenti hanya pada tahap penerimaan pengaduan, melainkan dapat ditindaklanjuti secara transparan sejalan dengan fakta serta bukti yang ditemukan di lapangan.

Warga juga berharap Kejari Samosir dapat bekerja secara independen dan profesional dalam menelusuri dugaan persoalan LPJ tersebut. Jika dalam proses pemeriksaan ditemukan pelanggaran hukum, masyarakat meminta agar ditindak tegas sesuai peraturan perundang‑undangan yang berlaku.

Bagi warga, persoalan ini bukan sekadar menyangkut catatan masa lalu, melainkan juga berkaitan erat dengan kepercayaan publik terhadap pengelolaan pemerintahan desa serta penggunaan uang negara.

"Kami berharap Kejari Samosir berani dan tegas mengungkap persoalan ini berdasarkan fakta dan bukti. Jangan sampai laporan masyarakat hanya berhenti di meja pemeriksaan," tegas salah satu warga.

Masyarakat menilai keterbukaan dan ketegasan aparat penegak hukum sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik, terlebih laporan sudah disampaikan sejak Mei 2026. Warga bersama jurnalis menyatakan akan terus mengawal perkembangan hingga kejelasan tercapai.

Kini bola berada di tangan Kejari Samosir: apakah dugaan persoalan LPJ 2018 tersebut akan menemukan titik terang, atau kembali menjadi laporan yang menunggu tanpa kepastian?

(NR. Sitohang)

Artha-news-Analisis-Referensi-Tajam-Handal-Akurat-

Tingkatkan Sinergitas dengan Pemerintah Pusat, Bupati Samosir Audiensi dengan Wamenkes RI; Usulkan Pembangunan Sarana Kesehatan

SAMOSIR, ARTHA‑NEWS — Pemerintah Kabupaten Samosir terus memperkuat sinergitas dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui audiensi Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom, ST., bersama Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia dr. Benyamin Paulus Octavianus, Sp.P., FISR, di Kantor Kementerian Kesehatan RI, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X‑5 Kav. 4‑9, Jakarta Selatan, Kamis (27/8/2026).

Audiensi tersebut menjadi momentum strategis bagi Pemkab Samosir untuk menyampaikan berbagai usulan pembangunan dan penguatan sarana‑prasarana kesehatan yang direncanakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kementerian Kesehatan RI Tahun Anggaran 2027.

Total nilai usulan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Samosir mencapai sekitar Rp 83,4 miliar. Usulan tersebut diarahkan untuk memperkuat layanan kesehatan primer, meningkatkan fasilitas pelayanan masyarakat, sekaligus mendukung kesiapsiagaan kesehatan di daerah destinasi pariwisata super prioritas.

Bupati Vandiko menjelaskan, audiensi tersebut merupakan tindak lanjut atas kunjungan kerja Wakil Menteri Kesehatan ke Kabupaten Samosir saat peletakan batu pertama Gedung Cathlab RSUD Dr. Hadrianus Sinaga beberapa waktu lalu.

“Adapun tujuan kunjungan kami ke Kementerian Kesehatan adalah sebagai tindak lanjut atas kunjungan kerja Bapak Wakil Menteri Kesehatan saat peletakan Batu Pertama Gedung Cathlab RSUD dr. Hadrianus Sinaga. Kami menyampaikan sejumlah usulan pembangunan sarana kesehatan yang sangat dibutuhkan masyarakat Samosir,” ujar Bupati Vandiko.

Sejumlah usulan yang disampaikan meliputi pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) di Kompleks Kantor Dinas Kesehatan Parbaba; pembangunan Puskesmas Tele di Jalan Raya Tele; penambahan enam unit dental unit di enam puskesmas; pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di tujuh puskesmas.

Selain itu, Pemkab Samosir mengusulkan pengadaan lima unit alat pemurnian air di lima puskesmas, empat unit ambulans puskesmas, satu unit mobil surveilans, satu unit mobil promosi kesehatan, serta satu unit mobil Public Safety Center (PSC).

Bupati Vandiko menegaskan, pembangunan Labkesda memiliki arti penting bagi Kabupaten Samosir. Sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas, Samosir tidak hanya melayani kebutuhan kesehatan masyarakat lokal, tetapi juga harus mampu memberikan dukungan layanan kesehatan kepada wisatawan yang datang.

“Samosir sebagai destinasi pariwisata super prioritas dengan tingkat kunjungan wisata tahun lalu sekitar 2,4 juta, keberadaan Labkesda sangat penting sebagai upaya meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat maupun wisatawan,” jelasnya.

Menurut Vandiko, keberadaan laboratorium kesehatan akan memperkuat kemampuan daerah dalam melakukan pemeriksaan, pemantauan serta mendukung sistem kesehatan masyarakat secara lebih cepat dan terintegrasi.

Puskesmas Tele untuk Menjawab Pertumbuhan Wilayah

Dalam audiensi tersebut, pembangunan Puskesmas Tele juga menjadi salah satu prioritas yang mendapat perhatian serius.

Bupati Vandiko menyampaikan, kawasan Jalan Raya Tele memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu akses utama menuju Pulau Samosir. Di kawasan tersebut terdapat tiga desa yang berkembang pesat.

Pertumbuhan penduduk, geliat ekonomi pertanian hortikultura andalan Samosir, aktivitas masyarakat serta meningkatnya mobilitas wisatawan telah mendorong perubahan kebutuhan pelayanan dasar, termasuk kesehatan.

Selama ini pelayanan kesehatan di wilayah tersebut didukung oleh dua puskesmas pembantu. Namun, melihat perkembangan kawasan, Pemkab Samosir menilai pembangunan puskesmas definitif di kawasan Tele semakin mendesak.

“Jalan Raya Tele merupakan jalur utama menuju Pulau Samosir. Di sana juga terdapat Menara Pandang Tele yang cukup banyak diminati wisatawan serta kawasan pertanian terpadu yang dijadikan sebagai lokasi sentra bawang putih Samosir. Karena itu, kebutuhan pelayanan kesehatan harus mengikuti perkembangan wilayah,” kata Vandiko.

Selain pembangunan fasilitas baru, Pemkab Samosir turut mengusulkan revitalisasi RSUD Dr. Hadrianus Sinaga, termasuk pemenuhan alat kesehatan untuk mendukung operasional Gedung Cathlab yang telah dibangun.

Tidak hanya infrastruktur dan peralatan, Bupati Vandiko juga menyoroti pentingnya penguatan sumber daya manusia bidang kesehatan.

Ia berharap tenaga kesehatan di Kabupaten Samosir mendapatkan kesempatan mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kompetensi serta kualitas pelayanan.

“Kami juga berharap peningkatan SDM bidang kesehatan melalui berbagai diklat. Yang tidak kalah penting adalah pengadaan pegawai baru untuk mengisi kekosongan formasi di puskesmas dalam rangka merealisasikan layanan primer, mengingat sudah lebih dari lima tahun tidak ada pengadaan,” ungkapnya.

Wamenkes: Usulan Samosir Sejalan dengan Program Pemerintah Pusat

Menanggapi berbagai usulan tersebut, Wamenkes RI dr. Benyamin Paulus Octavianus, Sp.P., FISR menyambut baik langkah Pemerintah Kabupaten Samosir yang secara aktif membangun komunikasi dengan Kementerian Kesehatan. Benyamin menegaskan bahwa pembangunan laboratorium kesehatan di kabupaten/kota merupakan bagian penting dalam mendukung program pemerintah di bidang kesehatan.

“Sesuai dengan program Presiden di bidang kesehatan, di kabupaten/kota wajib dibangun laboratorium kesehatan sebagai penunjang layanan kesehatan yang maksimal, termasuk di Kabupaten Samosir,” kata Benyamin.

Lebih lanjut, Wamenkes menyampaikan bahwa Kementerian Kesehatan akan mendukung rencana pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Puskesmas di Kecamatan Harian, Jalan Raya Tele, yang direncanakan dialokasikan melalui anggaran tahun 2027.

“Kami menyambut baik usulan tersebut. Untuk rencana pembangunan laboratorium dan Puskesmas di Kecamatan Harian, Jalan Raya Tele, anggarannya akan dialokasikan di tahun 2027,” tegasnya. Benyamin juga menyampaikan dukungan terhadap revitalisasi RSUD serta membuka peluang fasilitasi pemenuhan tenaga dokter spesialis, khususnya dokter spesialis mata dan ortopedi.

Tidak berhenti di situ, Kementerian Kesehatan juga akan mendorong pemenuhan fasilitas penunjang kesehatan berupa alat X‑ray di seluruh puskesmas.

Mengakhiri pertemuan, Wamenkes menekankan pentingnya komunikasi yang semakin intensif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar kebutuhan masyarakat dapat direspons secara konkret.

“Tujuan Kementerian Kesehatan adalah pelayanan yang semakin luas. Komunikasi harus semakin intens antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sehingga apa yang diperlukan bisa direalisasikan. Kita mau membuat pemerataan pelayanan masyarakat. Kita harus berjuang sama‑sama,” pungkas Benyamin.

Audiensi tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pembangunan kesehatan di Samosir terus bergerak menuju pelayanan yang lebih lengkap, merata dan responsif. Dengan dukungan pemerintah pusat, Pemkab Samosir optimis penguatan fasilitas kesehatan, SDM serta sarana penunjang akan semakin mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memberikan rasa aman bagi jutaan wisatawan yang berkunjung ke kawasan Danau Toba, khususnya Kabupaten Samosir.

Turut hadir: Direktur Fasilitas Mutu PKP Roy Himawan, Katimker TIBI Triya Novita Dini, Katimker DAG Biro Perencanaan Handri Huriawan, Tim Kerja PKR Husein serta Tim Kerja Prodis Alkes. Serta Kepala Dinas Kesehatan dr. Dina Hutapea, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Immanuel Sitanggang, Direktur RSUD Dr. Hadrianus Sinaga dr. Iwan Hartono Sihaloho, MKM, Kabid Yankes dan SDK dr. Buha M Purba, MKM.

(NR. Sitohang)

Artha‑News: Analisis – Referensi – Tajam – Handal – Akurat

Samosir Siap Sukseskan Event Internasional “Trail Of The Kings” UTMB 17–19 Oktober 2025

SAMOSIR, ARTHA‑NEWS — Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk, meminta seluruh pemangku kepentingan untuk bersatu dan siap bekerja sama menyukseskan pelaksanaan ajang lari lintas alam bertaraf internasional Trail Of The Kings by Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB). Acara ini diagendakan berlangsung pada 17 hingga 19 Oktober 2025 di wilayah Kabupaten Samosir. Seruan tersebut disampaikan saat rapat koordinasi persiapan yang digelar di Gedung Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Samosir, Jumat (19/09).

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, antara lain Pabung Samosir G. Sebayang; Kabag Ops Polres Samosir, Kompol Eduar; Asisten III Arnod Sitorus; Staf Ahli Bupati Samosir, Rudi Siahaan; Danramil 03/Pangururan, Kapten Kav Edianto Simangunsong; Kepala Dinas Pariwisata, Tetti Naibaho; perwakilan EO Creation UTMB, Febi Pebriana; serta Ketua Alti Sumut, Hendry Wahyudi.

Wakil Bupati menegaskan bahwa keberhasilan terselenggaranya kegiatan ini berkat sinergi yang kuat antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Rute utama perlombaan akan melintasi wilayah Pangururan, Sianjur Mulamula, Simanindo, hingga Ronggurnihuta.

“Kepada para Camat, berikan dukungan optimal melalui sosialisasi kepada kepala desa dan masyarakat agar rute dibersihkan. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan atau lahan, serta mari kita jaga keberadaan satwa liar selama kegiatan berlangsung,” tegas Ariston.

Lebih lanjut, ia meminta agar area sepanjang Jalan Putri Lopian dikosongkan dari kendaraan pada rentang tanggal pelaksanaan. “Kita harus menunjukkan kepada dunia kesiapan Kabupaten Samosir dalam menyelenggarakan acara besar,” ujarnya, seraya menambahkan dukungan Gubernur Sumatera Utara berperan penting berkat hubungan kerja sama yang baik.

Sementara itu, dari pihak pelaksana, Febi Pebriana menjelaskan bahwa perlombaan ini menyajikan berbagai kategori: Kids Run, 5K, 18K, 28K, 60K, hingga 100K, dengan titik start utama di Gereja Katolik Pangururan.

Hingga saat ini, tercatat 713 peserta telah mendaftar, yang berasal dari 25 negara serta 20 provinsi di Indonesia—termasuk Amerika Serikat, Spanyol, Prancis, Irlandia, Ceko, Thailand, Australia, Malaysia, Singapura, dan Jepang. Khusus kategori 100 km, start akan dilaksanakan di Kelurahan Tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo, melintasi jalur Garoga, Siallagan, Ambarita, Parmonangan, Salaon Dolok, Sijambur, Ronggurnihuta, Sabungan Nihuta, Huta Tinggi, Pardomuan I, Tanjung Bunga, Siogung‑ogung, Sarimarrihit, Sikkam, Ginolat, Pusuk Buhit, hingga Desa Sianjur dan Desa Siboro.

Tak hanya perlombaan utama, Pemkab Samosir juga menyiapkan rangkaian pendukung: bincang santai, bazar UMKM, penampilan seni, lomba busana tradisional tingkat sekolah, serta partisipasi 15 peserta Festival Solu Bolon dari se‑kawasan Danau Toba untuk memeriahkan suasana.

Catatan Redaksi: Artikel ini telah diperbarui agar struktur, navigasi, dan pelacakan mesin pencari semakin optimal serta nyaman bagi pembaca.

Pelapor: NR. Sitohang

Artha‑News – Analisis, Referensi, Tajam, Handal, Akurat

Koper Sekwan DPRD Samosir Tak Kenal Libur, SPD‑nya Sudah ‘Ketuk Pintu’ Pak Sekda?

Artha‑News.com | SAMOSIR (25/08‑2026) - Intensitas perjalanan dinas Sekretaris DPRD (Sekwan) Kabupaten Samosir kembali menjadi sorotan publik. Bukan karena koper yang dibawa saat bepergian, melainkan karena masyarakat mulai mempertanyakan bagaimana mekanisme administrasi perjalanan dinas tersebut dijalankan—termasuk hal persetujuan, penerbitan Surat Perjalanan Dinas (SPD), hingga pertanggungjawaban anggarannya.

Sorotan itu mencuat Sabtu (22/8/2026). Publik menilai perjalanan dinas pejabat yang menggunakan anggaran negara harus memiliki dasar administrasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pertanyaannya sederhana: siapa yang memberikan perintah atau persetujuan perjalanan dinas Sekwan, siapa yang menandatangani SPD, dan siapa yang melakukan verifikasi terhadap pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas tersebut?

Hal ini relevan karena Pemkab Samosir telah memiliki Peraturan Bupati Samosir Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir, yang ditetapkan serta diundangkan pada 9 Februari 2026 dan berlaku efektif.

Dengan adanya regulasi tersebut, setiap perjalanan dinas yang dibiayai APBD wajib memiliki dasar penugasan, tujuan kedinasan yang jelas, kelengkapan dokumen perjalanan, serta bukti pertanggungjawaban yang sesuai ketentuan.

Bukan Menuduh, Tetapi Meminta Kejelasan

Sorotan terhadap perjalanan dinas Sekwan bukan berarti menuduh pelanggaran terjadi. Justru, klarifikasi dari pihak berwenang sangat dibutuhkan agar hal ini tidak berkembang menjadi spekulasi liar di tengah masyarakat.

Karena saat uang yang digunakan berasal dari APBD, publik berhak tahu bahwa setiap rupiah keluar melalui mekanisme yang sah.

Sekwan sebagai unsur penting dalam sistem administrasi DPRD tentu memiliki kebutuhan tugas perjalanan. Namun hal itu harus tetap berjalan seiring dengan prinsip tertib administrasi, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Oleh sebab itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Samosir diharapkan dapat menjelaskan mekanisme pengawasan serta persetujuan perjalanan tersebut.

Apakah setiap perjalanan mendapat izin sesuai wewenang? Apakah SPD diterbitkan benar prosedur? Dan apakah seluruh biaya diperiksa serta dibuktikan laporannya?

Jawaban itu penting agar tidak muncul penafsiran yang tidak bertanggung jawab.

SPD Jangan Sekadar Formalitas

Perjalanan dinas dengan uang rakyat bukan sekadar berangkat, menginap, lalu pulang bawa laporan. Di baliknya ada dokumen dan anggaran negara yang harus tahan uji.

Jika semuanya benar‑benar sesuai Perbup Nomor 4 Tahun 2026 dan aturan keuangan daerah, maka penjelasan resmi justru akan menjadi bukti keterbukaan sekaligus menjawab keresahan publik.

Masyarakat tidak sedang menghitung berapa kali koper itu berjalan. Yang ditanyakan: apakah setiap perjalanan sudah ‘mengetuk pintu’ administrasi dan mendapat persetujuan yang sah?

Koper boleh tak kenal istirahat, namun SPD jangan sampai lupa mengetuk pintu aturan.

"Hingga berita ini diturunkan, pihak Redaksi masih berupaya menghubungi Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir untuk mendapatkan klarifikasi lebih lanjut mengenai mekanisme pengawasan tersebut."

Laporan: NR. Sitohang

Artha‑News – Analisis, Referensi, Tajam, Handal, Akurat

Koperasi Parna Jaya Sejahtera Minta Perlindungan Hukum: Izin Sah dari KLHK, Tapi Masih Diteror di Lapangan

SAMOSIR — Ketegangan antara Koperasi Parna Jaya Sejahtera dengan sekelompok warga di Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, kian memanas. Padahal koperasi ini memegang izin resmi pengelolaan hutan sosial dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), namun para pengurus dan anggotanya mengaku terus menghadapi tekanan berupa intimidasi, pencurian barang, hingga gangguan yang menghambat aktivitas di lapangan.

Situasi tersebut mencuat setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara pihak koperasi, DPRD Samosir, dan instansi terkait pada 2 Oktober 2025, yang awalnya diharapkan menjadi solusi justru berujung pada meningkatnya tekanan terhadap pengelola koperasi.

Izin Resmi, Tapi Tak Dihormati

Sekretaris Koperasi,Jumanti Sidabutar, menegaskan bahwa pihaknya bekerja berdasarkan izin sah yang diterbitkan KLHK pada tahun 2024, namun justru mendapat perlawanan dari sekelompok masyarakat yang menolak kehadiran mereka di wilayah kerja.

> “Kami memiliki dasar hukum yang jelas, izin dari Kementerian LHK.Tapi di lapangan kami malah diintimidasi dan kehilangan barang.Kami bekerja sesuai mandat pemerintah,bukan menyerobot tanah rakyat,” ujar Jumanti di Pangururan,Minggu (26/10) malam.

RDP Tak Redakan Konflik,Malah Picu Aksi Lapangan

Alih-alih meredakan konflik,RDP awal Oktober justru diikuti rentetan insiden.Pada 15 Oktober 2025,dua anggota koperasi kehilangan dua unit telepon genggam,power bank, dompet berisi Rp1,5 juta,dan perlengkapan kerja di tempat penampungan (baskem) kawasan hutan.Laporan resmi telah disampaikan ke Polsek Simanindo.

Beberapa hari kemudian,nomor ponsel milik anggota yang hilang justru aktif kembali dan digunakan untuk menghubungi keluarga korban pada malam hari.

“Kami menduga pelakunya orang yang mengenal baik lingkungan kami,” kata Jumanti.

Ketegangan berlanjut.Pada 17 Oktober, koperasi menghubungi panitia Marathon 100K “Of The King”, yang melintasi area kerja tanpa koordinasi.

“Kami tidak melarang kegiatan olahraga.Tapi seharusnya ada koordinasi, karena kawasan itu bagian dari wilayah izin kelola kami,” ujarnya.

Sehari kemudian,seorang warga berinisial JA disebut datang ke lokasi dan memerintahkan pekerja koperasi meninggalkan area kerja.?

Puncaknya terjadi 21 Oktober,saat sekelompok warga bersama aparat kepolisian masuk ke lokasi kerja koperasi.Setelah kejadian itu, sejumlah barang kembali hilang.

Dan pada 26 Oktober,koperasi menemukan siaran langsung (live streaming) di media sosial yang menunjukkan aktivitas kelompok lain di area izin mereka.Video itu kini disimpan sebagai barang bukti hukum.

Koperasi Ajukan Dumas,Minta Perlindungan Aparat

Merasa terancam, Koperasi Parna Jaya Sejahtera mengajukan surat pengaduan masyarakat (dumas) ke Polres Samosir dan meminta perlindungan hukum dari aparat.

“Kami pekerja di kawasan hutan negara yang sudah berizin resmi. Kami mohon perlindungan hukum agar bisa bekerja dengan tenang. Negara ini punya aturan yang harus ditegakkan,” tegas Jumanti.

Ia mengingatkan, tindakan intimidasi, pengusiran, dan perusakan fasilitas milik pihak berizin masuk kategori pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

“Kalau ada pihak yang tidak setuju dengan izin KLHK,jalurnya bukan main paksa di lapangan,tapi melalui gugatan ke PTUN,” tambahnya

Edukasi Publik: Hutan Sosial Bukan Milik Perseorangan

Program Perhutanan Sosial adalah mandat negara untuk pemerataan ekonomi hijau.Melalui izin resmi, pemerintah memberi hak kelola kepada kelompok masyarakat sekitar hutan agar mengelola secara legal, menjaga fungsi ekologis,dan menanam kembali lahan rusak.

Namun di lapangan,minimnya pemahaman sering menimbulkan konflik horizontal antara masyarakat pemegang izin dan warga sekitar.
Pemerintah daerah dan aparat hukum diminta tidak pasif, melainkan proaktif sebagai mediator dan penegak hukum,agar konflik sosial tidak melebar

Publik menilai
Kasus di Samosir ini memperlihatkan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak bisa berjalan tanpa kepastian hukum dan kesadaran sosial.

Ketika izin resmi sudah diterbitkan oleh lembaga negara,semua pihak wajib menghormatinya hingga ada putusan hukum yang sah membatalkannya.

Catatan Redaksi Siap Dipasang:

Catatan Redaksi: Artikel ini telah diperbarui pada Selasa, 25 Agustus 2026, demi penataan ulang label, navigasi yang lebih rapi, serta pengoptimalan standar SEO Google demi kenyamanan dan kemudahan penelusuran pembaca. Isi materi serta fakta berita tetap sah dan tidak mengalami perubahan substansi.

Laporan: NR. Sitohang

Artha‑News – Analisis, Referensi, Tajam, Handal, Akurat -

Warisan Leluhur: Simbolon Serahkan Kawasan Sosor Mandila untuk Malau di Samosir

Artha‑News.com

SAMOSIR, 23/08/2026 – Suasana penuh keharuan dan kekeluargaan yang kental mewarnai prosesi penyerahan Perkampungan Sosor Mandila, kawasan yang berada di wilayah Kelurahan Pintu Sona, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. Acara sakral ini dilaksanakan pada Minggu (23/8/2026) siang dengan penuh khidmat.

Penyerahan lahan seluas 45.360 meter persegi tersebut dilakukan secara resmi oleh pihak Marga Simbolon yang diwakili oleh Sunarto Jeckson Simbolon, kemudian diserahkan sepenuhnya kepada pihak Marga Malau yang diwakili oleh Pungu Malau. Prosesi penyerahan berlangsung di kawasan Huta Naga Timbul, Kelurahan Pintu Sona, ditemani kehangatan hubungan antarkeluarga.

Peristiwa bermakna ini bukan sekadar urusan perpindahan hak atas tanah, melainkan wujud nyata dalam meneruskan pesan serta amanah leluhur yang telah diwariskan turun‑temurun dari generasi ke generasi. Dalam tatanan kekerabatan adat Batak yang luhur, Marga Malau merupakan hula‑hula bagi Simbolon—yakni keluarga yang memberikan istri—sehingga ikatan ini menjadi landasan kokoh untuk terus menjaga nilai‑nilai adat, penghormatan, serta persaudaraan yang sudah terjalin lama.

Kedua belah pihak secara tegas menegaskan komitmen bersama untuk senantiasa menjaga keharmonisan dan kerja sama yang saling menguntungkan. Penyerahan kawasan ini menjadi bukti hidup bahwa nilai‑nilai leluhur tidak sekadar menjadi cerita masa lalu, namun tetap relevan dan diwujudkan nyata oleh generasi saat ini. Harapan besar disampaikan agar ikatan persaudaraan antara Simbolon dan Malau kian erat, makin kokoh, dan langgeng di masa depan.

“Semoga tali persaudaraan kita makin kuat, saling menghormati, dan saling mendukung dalam setiap hal,” ucap kedua pihak dengan penuh harapan dalam suasana kebersamaan itu.

Pada akhirnya, langkah ini bukan hanya soal batas wilayah, melainkan upaya mulia menjaga amanah leluhur, menghormati hula‑hula, serta merawat benih persaudaraan agar tetap tumbuh subur dan lestari di tengah perubahan zaman.

Laporan: NR. Sitohang

Artha‑News – Analisis, Referensi Tajam, Handal, Akurat

Polres Samosir Gelar Upacara Hari Juang Polri 2026, Kobarkan Semangat Pengabdian dan Perjuangan

Catatan Redaksi: Artikel ini telah diperbarui pada Sabtu, 22 Agustus 2026, demi kenyamanan navigasi pembaca dan penataan ulang label/kategori. Isi fakta dan materi berita tetap sah serta tidak mengalami perubahan.

SAMOSIR, ARTHA-NEWS – Semangat perjuangan dan pengabdian tulus kepada bangsa kembali dikobarkan oleh jajaran Kepolisian Resor (Polres) Samosir. Hal tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Juang Polri Tahun 2026 yang digelar secara khidmat di Lapangan Apel Markas Polres Samosir, Jumat (21/8/2026) pagi.

Upacara yang dimulai tepat pukul 08.00 WIB ini berjalan tertib dan penuh penghayatan. Bertindak selaku Inspektur Upacara adalah Wakapolres Samosir, Kompol Manumpak H. Sitorus, S.H., diikuti oleh para pejabat utama, perwira, serta seluruh personel Polres Samosir dengan sikap sigap. Dalam jalannya upacara, Kabag Ops Polres Samosir, Kompol Eduar, S.H., membacakan sejarah singkat Hari Juang Polri. Sementara itu, peran Perwira Apel dipercayakan kepada Iptu Boy Alexander Hutasoit, S.H., dan Ipda Mirza Dhia Ul’haq, S.H., M.H. memimpin pasukan selaku Komandan Apel.

Rangkaian acara diawali dengan laporan Perwira Upacara, penghormatan pasukan, penyanyian Mars Polri, hingga mengheningkan cipta dan pembacaan sejarah perjuangan kepolisian. Momen paling bersejarah dalam kegiatan ini adalah pembacaan Naskah Proklamasi Polisi oleh Inspektur Upacara. Naskah tersebut merupakan pernyataan bersejarah yang dicetuskan oleh Inspektur Polisi Kelas I Moehammad Jasin di Surabaya pada tanggal 21 Agustus 1945 atas nama seluruh anggota kepolisian.

Proklamasi Polisi menjadi penegas sikap kepolisian untuk bersatu sepenuhnya bersama rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan enam hari sebelumnya. Hal ini bukan sekadar catatan masa lalu, melainkan bukti bahwa sejak awal berdirinya negara ini, Polri telah berperan aktif menjaga kedaulatan Republik.

Dijelaskan dalam sejarah yang dibacakan, sehari sebelum proklamasi tersebut—tepatnya 20 Agustus 1945—Moehammad Jasin bersama sejumlah personel Polisi Istimewa Surabaya menggelar rapat strategi mengenai kedudukan kepolisian di masa merdeka. Hasilnya, lahir kesepakatan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keesokan harinya, ia memimpin apel pagi dan membacakan proklamasi tersebut, diikuti dengan pawai siaga kesiapan menghadapi segala kemungkinan.

Perjuangan luhur ini kemudian melebar ke berbagai wilayah, mulai dari melucuti senjata pendudukan Jepang, menyalurkannya ke badan perjuangan, menghadapi kedatangan pasukan Sekutu hingga Agresi Militer Belanda I dan II. Semangat ini menyala di mana-mana—Aceh, Sumut, Sumbar, Jambi, Sulawesi, Jawa dan lainnya—membuktikan polisi bukan hanya penegak hukum, melainkan pejuang kemerdekaan.

Berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor KEP/95/I/2024 tanggal 22 Januari 2024, tanggal 21 Agustus resmi ditetapkan sebagai Hari Juang Polri. Upacara pun ditutup dengan pengucapan Andika Bhayangkari, penghormatan, penyanyian Hymne Polri serta doa bersama. Kegiatan berakhir sekitar pukul 08.30 WIB dalam keadaan aman dan tertib.

Momen ini menjadi pengingat kuat bagi seluruh personel Polres Samosir agar sejarah perjuangan pendahulu tidak hanya diingat, namun dihayati dan dijadikan energi nyata dalam memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Laporan: NR. Sitohang – Koordinator Liputan Kabupaten Samosir

Artha-News

"Analisis, Referensi Tajam, Handal, Akurat"

Kapolda Sumut tanam bawang putih di Samosir, dorong percepatan swasembada nasional

Oleh: NR. Sitohang

Artha-News.com

SAMOSIR – Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Whisnu Hermawan Febrianto, S.I.K., M.H., ikut serta dalam gerakan penanaman bawang putih serentak yang berlangsung di 17 provinsi se-Indonesia, Rabu (19/8/2026). Di wilayah Sumut, kegiatan ini dipusatkan di Desa Maduma, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir.

Penanaman ini merupakan wujud nyata dukungan terhadap percepatan swasembada bawang putih nasional sekaligus mendorong peningkatan produktivitas sektor pertanian daerah. Hadir mendampingi Kapolda Sumut, Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom, Wakil Bupati Ariston Tua Sidauruk, Ketua DPRD Nasib Simbolon, Kapolres Samosir AKBP Rina Sri Nirwana Tarigan, serta perwakilan Pabung Kodim M. Siringo-ringo. Turut hadir pula tokoh adat dan kelompok tani setempat.

Kegiatan ini menjadi simbol dukungan terhadap program pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional. Diharapkan program ini tak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

Masyarakat dan petani berharap kegiatan ini tidak berhenti pada seremonial semata. Mereka meminta dukungan nyata berupa pendampingan, ketersediaan pupuk bersubsidi, alat pertanian seperti traktor, hingga jaminan sumber air.

“Harapan kami pemerintah benar-benar memfasilitasi petani, terutama pupuk subsidi, traktor dan sumber air. Dengan begitu, penanaman bawang putih ini dapat berjalan dengan baik dan hasilnya maksimal,” ujar salah satu warga.

Sinergi kepolisian dan pemerintah daerah membuat warga optimis Samosir akan berkembang menjadi sentra penghasil bawang putih yang andal, menunjang kebutuhan pangan sekaligus meningkatkan pendapatan petani. Keberhasilan program swasembada membutuhkan dukungan konsisten mulai dari penanaman, pemeliharaan, hingga pemasaran hasil panen nantinya.

Artha-News: Analitis, Tajam, Handal, dan Akurat

Wartawan Bagikan Bendera Merah Putih ke Mobil Dinas Pemkab dan Dewan Samosir, Sindir Minimnya Semangat Kemerdekaan

SAMOSIR, ARTHA-NEWS.COM — Pemandangan berbeda terjadi saat pembacaan pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan RI di lingkungan Kantor DPRD Kabupaten Samosir, Jumat (14/8/2026).

Di tengah suasana peringatan kemerdekaan yang dihadiri Bupati Samosir, Wakil Bupati, sejumlah kepala dinas, serta unsur TNI dan Polri, sejumlah wartawan justru menemukan beberapa kendaraan dinas berpelat merah yang belum memasang Bendera Merah Putih.

Tak ingin persoalan tersebut hanya menjadi sorotan mata saja, empat orang jurnalis yang berada di lokasi mengambil langkah sederhana namun sarat makna. Mereka membagikan dan secara langsung memasangkan Bendera Merah Putih pada sejumlah mobil dinas Pemkab Samosir yang belum menggunakannya.

Ironisnya, kendaraan milik beberapa anggota DPRD Samosir pun ditemukan belum berhias Bendera Merah Putih. Para wartawan kembali membagikan bendera untuk dipasangkan pada kendaraan para wakil rakyat tersebut.

Langkah para jurnalis ini seolah menjadi teguran terbuka yang tak bersuara namun sangat jelas: jangan sampai semangat kemerdekaan hanya berhenti pada seremoni dan pidato, sementara simbol negara justru terlupakan pada kendaraan yang digunakan para pejabat.

Padahal, Bupati dan Wakil Bupati Samosir terlihat telah memberikan contoh yang baik dengan memasang Bendera Merah Putih pada kendaraan dinas yang mereka gunakan.

Pemasangan Bendera Merah Putih menjelang 17 Agustus bukan sekadar persoalan hiasan kendaraan. Bendera Merah Putih adalah simbol perjuangan, pengorbanan, dan penghormatan terhadap jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Kapolsek Pangururan yang ditemui awak media di lokasi menjelaskan, pihak kepolisian sebelumnya telah menyampaikan imbauan kepada para pejabat negara maupun masyarakat agar turut memasang Bendera Merah Putih, baik di depan rumah maupun pada kendaraan. Hal ini dilakukan untuk menyemarakkan peringatan HUT Kemerdekaan RI sekaligus mengenang kembali pengorbanan para pahlawan.

Peristiwa di Kantor DPRD Samosir ini menyisakan pertanyaan sederhana namun mendalam: jika para pejabat dan kendaraan dinas pemerintah saja masih ada yang lupa atau lalai memasang Bendera Merah Putih, bagaimana mungkin masyarakat luas dapat diajak untuk menunjukkan rasa cinta tanah air dan semangat nasionalisme?

Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia seharusnya bukan sekadar agenda tahunan yang diisi pidato dan seremoni. Semangat kemerdekaan harus tampak nyata dalam tindakan, termasuk dari hal-hal sederhana seperti menghormati dan memasang Bendera Merah Putih pada kendaraan dinas para pejabat negara.

Apa yang dilakukan para wartawan di Kantor DPRD Samosir pada Jumat itu akhirnya menjadi pesan tersendiri. Bahwa terkadang, yang paling dibutuhkan bukanlah pidato panjang lebar tentang nasionalisme, melainkan tindakan sederhana untuk mengingatkan: Merah Putih adalah simbol perjuangan bangsa, yang wajib dihormati oleh setiap anak bangsa — terutama oleh mereka yang dipercaya memimpin rakyat.

(NR. Sitohang — Koordinator Liputan Kabupaten Samosir / Artha-News)

Analisis • Referensi • Tajam • Handal • Akurat