ARTHA-NEWS

Artha-News.com I Samosir Kamis, 22 Januari 2026 - Puluhan warga Kabupaten Samosir menggelar aksi damai yang dimulai dari Kantor Bupati Samosir,dilanjutkan ke Kantor DPRD dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Samosir.Aksi ini merupakan bentuk protes keras terhadap pengadaan mobil dinas (Mobdis) Bupati Samosir senilai Rp3,1 miliar yang dinilai tidak berpihak pada kondisi rakyat. Dalam orasinya, warga menilai pembelian mobdis mewah tersebut sangat tidak pantas di tengah kebijakan efisiensi anggaran serta situasi masyarakat yang sedang tertekan akibat kemarau panjang. “Rakyat sedang tidak baik-baik saja. Banyak yang kesulitan air, ekonomi melemah, tapi pemerintah justru membeli mobil dinas mewah Rp3,1 miliar. Ini melukai rasa keadilan,” teriak salah satu orator di depan Kantor Bupati.Pemkab: Tidak Bisa Dibatalkan. Perwakilan Pemkab Samosir melalui salah satu asisten menyampaikan bahwa pengadaan mobdis tidak bisa lagi dibatalkan karena telah sesuai prosedur dan disepakati bersama DPRD.“...

Artha-News.com Samosir (21/01-2026) - Sebagai bagian dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Pemkab. Samosir hadir dalam Rakernas XVII APKASI.Bupati Samosir secara langsung hadir dalam acara yang diselenggarakan di Hotel Aston Batam,Kepulauan Riau (Kepri), yang dilangsungkan mulai hari Minggu s/d Selasa (18-20 Januari 2026). Rakernas tersebut mengusung tema “Wujudkan Asta Cita untuk Daerah yang Sejahtera”.  Bupati Samosir Vandiko T.Gultom mengatakan kehadiran dalam acara tersebut menjadi sangat penting dengan membahas sejumlah isu strategis di antaranya penguatan kemandirian pangan, pembangunan infrastruktur dasar kabupaten, dana transfer ke daerah,optimalisasi dana desa, manajemen talenta ASN,serta penguatan hubungan pusat dan daerah melalui pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu juga menghadirkan dialog langsung antara para bupati dengan sejumlah pejabat nasional,seperti Menteri Pertanian,Ment...

Prinsip Utama dalam penyelesaian sengketa pers adalah mengutamakan komunikasi langsung antara korban dan media melalui mekanisme Hak Jawab sebagai jalur penyelesaian tercepat dan paling efektif. Berikut ini uraian dan tips bagi Masyarakat yang ingin mengetahui cara penyelesaian persoalan pemberitaan atau sengketa pers,jika menjadi korban pemberitaan sepihak oleh media massa, baik cetak, elektronik, maupun online.  Jika terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan atau menjadi korban pemberitaan (misalnya: fitnah,tidak akurat,atau tanpa konfirmasi),jangan langsung melapor ke Polisi karena sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang karya jurnalistik tidak dapat dipidana.  Mekanisme Hak Jawab & Kewajiban Koreksi Langkah pertama, dokumentasikan berita yang dianggap merugikan (screenshot, link, atau fisik koran) serta bukti komunikasi kepada media saat meminta Hak Jawab, sebagai syarat administrasi jika sengketa berlanjut. Selanjutnya buat tulisan ber...

Artha-News.com SAMOSIR (21/01-2026) - Polemik keramba jaring apung (KJA) di Desa Simbolon Purba, Kecamatan Palipi,Kabupaten Samosir, kian memanas. Setelah viral di media sosial,pada Rabu pagi (21/01/2026) sejumlah pihak akhirnya turun ke lokasi,namun tanpa koordinasi resmi. Pertemuan “tak sengaja” itu mempertemukan personel Polsek Palipi,Kabid Perikanan Kabupaten Samosir Roni Sitanggang,tiga orang jurnalis,serta Kepala Desa Simbolon Purba di lokasi keramba ikan yang diduga mencemari sumber air bersih warga. Dalam dialog di lapangan, anggota Polsek Palipi secara tegas mempertanyakan kepada Roni Sitanggang soal zona resmi KJA. “Di mana sebenarnya zona yang boleh untuk keramba,Pak? Jangan sampai ketika ada masalah, Polri yang disalahkan,” ujar salah satu anggota Polsek. Roni Sitanggang menjawab bahwa zona KJA di wilayah Kecamatan Palipi berada di Sitio Tio,bukan di Simbolon Purba.“Keramba yang berdiri di Simbolon Purba ini sudah melanggar aturan zona,” tegas Roni dengan nada s...

VIMAN ALFARIZI RAHMADHANI (WALI KOTA) DAN DR. BUDI MENDAMPINGI LANGSUNG KUNJUNGAN WAKIL PRESIDEN (WAPRES) DI RSUD SOEKARDJO KOTA TASIKMALAYA "  DORONG PENGUATAN FASILITAS RUMAH SAKIT. ARTHA-NEWS. COM  Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (20/01/2026),  Dalam kunjungan kerjanya ke Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Rahmadhani (Wali kota)  Dr Budi langsng mendampingi Datangnya kunjungan " Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau langsung pelayanan kesehatan di RSUD dr. Soekardjo.Agenda kedua ini dilakukan untuk memastikan penguatan fasilitas dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat terus berjalan secara optimal. Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto,Negara memiliki kewajiban untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang layak dan mudah diakses. Dalam konteks tersebut, Wapres menegaskan pentingnya penguatan fasilitas pelayanan kesehatan serta optimalisasi sistem jaminan kesehatan nasional sebagai bagian ...

Putusan MK Lindungi Wartawan, SPRI: Dewan Pers dan Konstituen Wajib Hormati Putusan Jakarta – Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), Heintje Mandagi, menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan wartawan tidak dapat langsung dituntut pidana atas kerja jurnalistiknya merupakan keputusan final dan mengikat yang wajib dihormati oleh seluruh pihak, termasuk Dewan Pers dan para konstituennya. Menurut Heintje, putusan MK tersebut menegaskan kembali prinsip dasar dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yakni sengketa pemberitaan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum pers, bukan melalui kriminalisasi dengan pasal-pasal pidana. “Putusan MK ini adalah penegasan konstitusional bahwa kerja jurnalistik dilindungi undang-undang. Wartawan tidak bisa serta-merta dipidanakan hanya karena produk jurnalistiknya,” ujar Heintje Mandagi dalam pernyataan resminya di Jakarta, Selasa (20/1/2025). Ia menambahkan, SPRI meminta Dewan Pers dan seluruh konst...

Artha-News.com samosir (20/01-2026) - Pemkab. Samosir  bersama  DPRD Kabupaten Samosir menyetujui 11 (sebelas) Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 yang ditandatangani Ketua DPRD Nasip Simbolon dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Samosir, 19/01. Penandatanganan disaksikan langsung oleh Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk, Wakil Ketua DPRD Sarhochel Tamba, Osvaldo Simbolon, Forkopimda Sekdakab. Samosir Marudut Tua Sitinjak dan perwakilan masing-masing fraksi DPRD Kab. Samosir. Penetapan tersebut merupakan wujud kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang menyatakan bahwa perencanaan pembentukan peraturan daerah harus disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis dalam program pembentukan peraturan daerah yang ditetapkan melalui rapat paripurna. Propemper...