ARTHA‑NEWS.COM, PANGANDARAN – Pemerintah Kabupaten Pangandaran menggelar rapat koordinasi guna membahas metode wreck removal (penyingkiran kerangka kapal) Tongkang Nautica 22. Kegiatan ini bertujuan menjaga keselamatan pelayaran, melindungi lingkungan perairan, serta memastikan kelancaran aktivitas masyarakat pesisir, yang berlangsung di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pangandaran, Kamis (09/07/2026).
Rapat dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Sekretariat Daerah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan, Dinas Perhubungan, Ketua HNSI Kabupaten Pangandaran, unsur TNI AL, Polairud, PT Lion Marine, serta para pemangku kepentingan terkait.
Pertemuan ini membahas langkah teknis, administratif, dan koordinatif yang diperlukan dalam pelaksanaan proses penyingkiran kerangka kapal.
Bupati menegaskan pembersihan batu bara dan pasokan bawah air menjadi prioritas yang harus segera dilaksanakan, namun tetap mengutamakan keselamatan mengingat kondisi perairan saat ini kurang bersahabat.
“Pembersihan batu bara menjadi permasalahan yang lebih penting saat ini, termasuk pasokan bawah air, dan itu harus segera dilakukan. Namun kami juga memohon agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, karena kondisi perairan saat ini kurang baik. Hal ini menjadi catatan penting saat pelaksanaan nanti,” ujar beliau.
Bupati juga mendesak agar pengangkatan batu bara segera diupayakan, meskipun membutuhkan waktu dan peralatan khusus.
“Catatan saya satu: bagaimana batu bara ini bisa segera terangkat. Saya tahu proses ini tidak mudah dan peralatan yang dibutuhkan juga butuh waktu, namun saya mohon masalah ini diselesaikan secepatnya, serta dampak yang ditimbulkan insiden ini tetap menjadi perhatian utama,” lanjutnya.
Selain itu, jadwal rencana aksi segera disusun dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah, agar penanganan berjalan teratur dan masyarakat mendapatkan informasi yang jelas.
(UG / Redaksi Artha‑News)
Komentar
Posting Komentar