ARTHA NEWS.COM – Pangandaran I Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pangandaran menggelar Diskusi Tatap Muka Kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) Tahun 2026. Kegiatan ini digelar di Aula Kantor Bawaslu Kabupaten Pangandaran, pada Rabu (15/07/2026).
Mengusung tema "Berfungsi dan Bergerak Untuk Pemilu Tahun 2029 yang Bermartabat", kegiatan ini merupakan bagian dari program prioritas nasional yang diinisiasi secara serentak oleh Bawaslu Republik Indonesia melalui Bappenas.
Acara ini dibuka langsung oleh Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Nuryamah, S.EI., M.H. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua beserta Anggota Bawaslu Kabupaten Pangandaran, Ketua KPU Kabupaten Pangandaran, serta Kepala Kesbangpol Kabupaten Pangandaran. Adapun peserta P2P terdiri dari 20 pemuda (7 laki-laki dan 13 perempuan) yang merupakan representasi dari berbagai organisasi kepemudaan seperti HMI, PMII, Pramuka, dan unsur Pemilih Pemula.
Mendorong Kader Aktif dan Bergerak
Dalam sambutannya saat membuka acara, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Nuryamah, menegaskan bahwa program P2P ini dirancang agar para kader tidak hanya sekadar mengikuti kegiatan seremonial, melainkan aktif melakukan pengawasan baik di dalam maupun di luar tahapan pemilu.
"Tujuan akhir dari P2P ini adalah membentuk kader yang terlatih, terdidik, berfungsi, dan bergerak. Ketika berbicara prinsip bergerak, sahabat-sahabat harus mampu menjadi pengemudi pergerakan pengawasan. Tolong, pemahaman yang didapat hari ini jangan dinikmati sendiri, ajak orang lain. Suksesnya pemilu dan pilkada adalah buah dari kolaborasi masyarakat dan pemerintah," ujar Nuryamah.
Nuryamah juga memaparkan bahwa saat ini telah tercetak sebanyak 5.013 kader P2P di seluruh Jawa Barat.
Membekali Generasi Muda dan Terbuka Terhadap Kritik
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Pangandaran, Iwan Yudiawan, S.Ag., menyatakan bahwa P2P adalah ruang besar yang diberikan Bawaslu untuk membekali generasi muda dengan ilmu kepemiluan, mulai dari pencegahan, pengawasan, hingga penanganan pelanggaran.
Iwan juga bersikap terbuka dan mengingatkan bahwa Bawaslu bukanlah lembaga yang kebal hukum, sehingga kinerja Bawaslu tetap memerlukan pengawasan dari masyarakat.
"Kami berharap ada inovasi dan inisiatif dari sahabat-sahabat sekalian. Jangan menganggap Bawaslu itu benar 100 persen. Jika ada hal yang kurang tepat, sampaikan agar bisa didiskusikan. Melalui P2P ini, kami ingin merangkul masyarakat agar melek pengawasan, sehingga ke depan minimal bisa membentengi diri sendiri agar tidak terjerat hukum pemilu, seperti kasus politik uang atau money politic," jelas Iwan.
Refleksi Hasil Pemilu 2024 dan Aksi Nyata
Di sisi lain, Anggota Bawaslu Kabupaten Pangandaran, Ade Ajat Sudrajat, M.Pd., menambahkan pentingnya refleksi dari hasil Pemilu dan Pilkada 2024. Menurutnya, kualitas kepemimpinan lima tahun ke depan sangat ditentukan dari proses pemilu yang berjalan saat ini.
"Bawaslu mengajak peserta P2P ini, mari kita kawal bersama-sama Pemilu 2029 agar berjalan lebih berintegritas dan menghasilkan pemimpin yang lebih baik lagi," tuturnya.
Kegiatan diskusi ini ditutup dengan penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang wajib dijalankan oleh para peserta pasca-pelatihan, dengan pengawalan ketat dari jajaran Bawaslu Kabupaten Pangandaran untuk memastikan aksi nyata pengawasan di lapangan berjalan secara efektif dan efisien.
(UG)
Komentar
Posting Komentar